{{ title }}

Jakarta, 13 Juni 2024- Fave Hotel PGC Jakarta menjadi saksi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor Nasional) tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial. Acara ini diadakan pada hari Kamis, 13 Juni 2024, dengan menghadirkan berbagai pihak terkait untuk membahas upaya peningkatan capaian SPM di bidang sosial.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri mengundang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk hadir secara langsung dalam acara tersebut. Hadir mewakili DIY adalah Sekretaris Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul, Bapak Nurudin A.

Rakor ini menyoroti pentingnya peningkatan capaian SPM urusan sosial yang mencakup lima aspek utama, yaitu:

1. Lanjut Usia Terlantar (LUT)

2. Penyandang Disabilitas Terlantar (PDT)

3. Anak Terlantar (AT)

4. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

5. Korban Bencana

Dalam acara tersebut, materi disampaikan oleh perwakilan dari Dirjen Bangda dan Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka membahas strategi penataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam mewujudkan SPM urusan sosial. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi demi tercapainya target SPM tersebut.

"Kami berharap agar setiap daerah dapat lebih serius dan komitmen dalam upaya peningkatan SPM sosial. Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi butuh sinergi dan dukungan dari seluruh pihak terkait," ujar salah satu narasumber dari Dirjen Bangda.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang memadai untuk menangani permasalahan sosial yang ada. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Kembali