{{ title }}

Gunungkidul - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gunungkidul turut berpartisipasi dalam Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kota Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung di Secret Garden Resto, Yogyakarta, pada hari Rabu (22/07/2024)  mengusung tema "Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2024."

PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta targetkan 100 persen perangkat daerah di Kota Yogyakarta menjadi informatif. Sebelumnya pada tahun 2023 total ada 39 badan publik di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendapat predikat informatif dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik DIY. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono yang juga PPID Utama Pemkot Yogyakarta dalam sambutannya.

Forum ini menghadirkan dua narasumber utama. Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, Drs. Bayu Februarino Putro, memaparkan mengenai persiapan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024. Dalam forum ini menekankan pentingnya mengukur kualitas informasi yang disampaikan oleh badan publik melalui review website dan media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta uji akses pelayanan informasi.Sesi ini memberikan panduan dan strategi kepada badan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi.

"Harapannya, perubahan dalam tahun 2024 akan mencakup bobot kuisioner sebesar 70%, sementara bobot uji akses dan review website serta media sosial sebesar 30%" ujar Akhmad Nasir

Narasumber kedua, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY,  Hudono, memberikan materi mengenai peran pers dan perlindungan data pribadi. Dalam sesi ini, Hudono menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan data pribadi dalam era digital.

Partisipasi Dinas Kominfo Gunungkidul dalam forum ini merupakan langkah konkret dalam mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam menjalankan Monev Keterbukaan Informasi tahun 2024.

Kembali