{{ title }}

Wonosari (22/10), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul adakan silaturahmi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten bersama camat dan lurah dari kedua wilayah perbatasan serta turut mengundang Kepala OPD terkait pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di Ruang Rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Silaturahmi tersebut diadakan dalam rangka menindaklanjuti inisiasi dari Badan Kesbangpol Kabupaten Klaten untuk menjaga cipta kondisi yang baik di wilayah perbatasan.

Hadir mewakili Plt. Bupati Gunungkidul, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Eddy Praptono, M.Si, menyampaikan adanya silaturahmi diharapkan dapat tercipta kondisi yang stabil dan meminimalisir konflik antar wilayah perbatasan. Menanggapi pesan tersebut, Sugeng Haryanto, S.E., M.M., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten menyampaikan bahwa dengan adanya pertemuan antara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Klaten dapat memberikan manfaat berkelanjutan untuk masing-masing daerah.

Permasalahan di wilayah perbatasan, khususnya antara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Klaten berpotensi rawan terjadi konflik antar wilayah. Simpul Oktavianto, S.H., M.H. memetakan ada 8 (delapan) jenis konflik yang berpotensi timbul di wilayah perbatasan ini seperti potensi kejahatan lintas wilayah, penyelewengan kuota/harga barang dagangan antar wilayah, pertambangan dan kerusakan ekologi, status penduduk yang ganda akibat migrasi kependudukan, unjuk rasa antar daerah, terorisme/separatisme/radikalisme, gelandangan dan pengemis serta kesenjangan perbedaan kebijakan antar daerah. Selain itu, Plt. Kepala Badan Kesbangpol DIY, yang diwakilkan oleh Kepada Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Djuli Sugiarto, S.Sos., berpesan bahwa mobilitas antar wilayah dapat memberikan dampak positif dan negatif. Sehingga hal ini perlu diwaspadai agar kondisi wilayah perbatasan tetap stabil. Pentingnya pembentukan forum ataupun tim seperti tim kewaspadaan dini, tim penanganan konflik sosial hingga tim P4GN diperlukan sebagai upaya untuk mencegah dan memantau potensi konflik agar tidak menjadi konflik yang lebih kompleks.

Kembali