{{ title }}

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrebang RKPD) Tahun 2026 Kapanewon Purwosari pada Kamis (16/1/2025). Musrenbang RKPD Th.2026 Tingkat Kapanewon Purwosari yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kapanewon Purwosari ini dihadiri oleh Bupati, Jajaran Legislatif, Pejabat Pemda (Kepala Dinas / Instansi / OPD) di Lingkungan Pemkab, Forkompinkap, Kepala OPD lingkungan Kapanewon Purwosari, Lurah, Pamong Kalurahan, dan jajaran Karyawan Karyawati Kapanewon Purwosari. Seluruh Kepala Jawatan juga diberi tugas sebagai fasilitator dan pengawas diskusi kelompok per bidang untuk mendampingi jalannya diskusi agar tidak melenceng dari yag diharapkan. Dan juga memastikan hal-hal yang semestinya direncanakan jangan sampai terlewat. Meningat ada beberapa kegiatan-kegiatan wajib seperti Pencegahan Stunting, PAH, RTLH, Jambanisasi dan lain-lain. FGD Diskusi dibagi tiga kelompok yaitu Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan, Bidang Fisik dan Prasarana, dan Bidang Ekonomi. 

Disela-sela kesibukan Bupati Gunungkidul H Sunaryanta pada penghujung masa jabatannya mengagendakan untuk menghadiri secara langsung kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrebang RKPD) Tahun 2026 di 18 kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul serta Musren/Forum PD tingkat kabupaten. 

Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kapanewon bertujuan untuk menyusun rencana program pembangunan prioritas berdasarkan pada usulan kalurahan. Dalam arahannya Bupati menyampaikan bahwa perencanaan dan realisasi program merupakan skala prioritas. Dari semua usulan tersebut yang dapat direalisasikan merupakan skala prioritas. 

Ada beberapa isu yang kedepannya perlu dicermati meliputi : kemandirian, swasembada, kemiskinan, kesenjangan wilayah dan pendapatan, kualitas pelayanan dasar, pendidikan, penguatan SDM, reformasi birokrasi, ketahanan pangan, kesehatan manusia dan hewan, pelestarian alam serta pengendalian hama monyet ekor panjang. Seperti diketahui bahwa fenomena statistik di D.I.Yogyakarta paradox dimana tingkat pengangguran rendah, indeks IPM tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, gini ratio ketimpangan tergolong tingkatan sedang, namun kok angka kemiskinan masih tinggi. Hal-hal seperti ini perlu dikaji secara holistik, integratif, tematik dan spatial.

 

Kembali