{{ title }}

Wonosari (23/11) – bertempat di UPT Balai Diklat BKPPD Gunungkidul, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Gunungkidul. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Kesatuan dan Politik Johan Eko Sudarto, S.Sos, M.H., Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Tri Asmiyanto, S,Pd.I, Pengurus dan Anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Gunungkidul.

Sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Johan Eko Sudarto, S.Sos.,MH  menyampaikan kegiatan pendidikan politik pada tahun 2022 ini difokuskan kepada organsisasi kemasyarakatan, oleh karena itu kegiatan pendidikan politik kali ini diadakan bekerjasama dengan PWRI Kabupaten Gunungkidul. Membangun kerukunan bukan hanya tugas pemerintah saja namun juga tugas setiap warga bangsa. Tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilu serentak, harapannya partisipasi dari seluruh anggota PWRI untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 agar bisa terlaksana dengan damai, ayem dan tentram, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Tri Asmiyanto, S.Pd.I dalam materinya menyampaikan pentingnya pengawasan pemilu partisipatif yakni untuk mengembalikan dan menjaga hakekat bahwa pemilu atau peserta demokrasi ini sesungguhnya adalah milik rakyat (rakyat berdaulat), Sebagai kontrol, mengurangi pelanggaran pemilu sehingga integritas pemilu bisa ditegakkan, Sebagai sarana pendidikan politik, membantu preferensi dalam memilih dan membantu memperbaiki kualitas demokrasi, dan untuk membantu berbagai keterbatasan sumber daya dan ruang lingkup cakupan pengawasan pemilu. Kemudian menjelaskan berbagai tawaran dalam membangun gerakan masyarakat sipil di pemilu 2024 diantaranya: Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif, Inovasi pengawasan pemilu partisipatid sifatnya sangat luas, Fokus berbasiskan komunitas yg memiliki konsen terhadap perbaikan kualitas pemilu, Mereplikasi "keberhasulan kecil" untuk selalu dikembangkan, menggunakan medsos dan media lain utk memperluas impact gerakan masyarakat sipil dengan publisitas dan yang terakhir Bisa melalui dan mengembangkan yg sudah diraih misalnya gerakan desa anti anti politik uang, perempuan mengawasi, kampung pengawasan, dan lain-lain.

Kembali