{{ title }}

Komisi A DPRD Kabupaten Jombang tadi siang (11/4) berkunjung ke DPRD Gunungkidul untuk sharing terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jombang Arif Sutikno, SP tersebut diikuti seluruh anggotanya dan diterima oleh Arif Wibawa, S.Pd.T selaku Sekretaris Komisi A DPRD Gunungkidul di ruang rapat paripurna Bangsal Sewokoprojo Wonosari.

Arif Sutikno memaparkan bahwa maksud dan tujuan kedatangan kunjungan kerja tersebut untuk sharing dan bersama-sama membahas tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM.Des) atau untuk Kabupaten Gunungkidul lebih dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM.Kal). Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana Pemerintah menghendaki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) bertranformasi menjadi sebuah Badan Hukum resmi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM.Desa) sehingga aset aset milik Desa dapat tetap mengalir dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Desa secara keseluruhan. Sehingga untuk itu maka perlu dibentuk BUM.Desa/BUM.Kalurahan sebagai wadah resmi dan legal dari program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

Sementara itu Arif Wibawa dalam sambutan penerimaannya mengatakan bahwa di Gunungkidul sudah banyak desa yang memiliki BUM Kal dan banyak yang merasakan manfaatnya dari keberadaan Bumkal tersbut. Arif mencontohkan beberapa desa di Gunungkidul yang BUM Kal nya berkembang pesat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh warganya.

“Salah satunya di desa Nglanggeran, BUM Kal-nya selain mengelola obyek Wisata Nglanggeran, juga mengelola wisata edukasi berupa produk coklat dan susu kambing perah. Dalam satu tahun saja BUM-Kal tersebut mampu menghasilkan keuntungan sekitar Rp. 3 milyar” katanya. Selain itu juga ada BUM Kal yang sudah maju dalam pengelolaan Spamdes yaitu Kalurahan Karangrejek Wonosari yang mengelola air minum sendiri.

Kembali